b. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 1. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa peraturan gubernur diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan. Hal ini disebutkan dalam Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (“UU 23/2014”) yang berbunyi: Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan Perkada. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 17 TAHUN . Pasal 21 (1) Daftar rancangan Perda. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dibuat oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama bupati/walikota. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. berbentuk peraturan perundang-undangan dibuat oleh dua atau lebih Kepala Daerah untuk mengatur suatu urusan yang menyangkut kepentingan bersama. g. surat Keterangan Berbadan Sehat dari Pusat. Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan daerah ini diatur dalam pasal 136 sampai pasal 149 UU No. Dalam territoir negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelfbesturende landschappen dan volksgemeenschappen, seperti desa di. Perda Provinsi merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”). PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 16. yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran. Secara eksplisit Pasal 1 ayat 7 ini menegaskan bahwa DPRD adalah lembaga yang memiliki kekuasaan. menghasilkan beberapa pembatalan terhadap Peraturan Daerah yang dibuat oleh Pemerintahan Daerah. 17. 7. 6. Bupati adalah Bupati Bekasi. PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN KEPADA KORBAN BENCANA ALAM DAN. Perda. kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak lain yang menjadi dasar diperolehnya hasil pengelolaan kekayaan. 7. 4. Sebagai contoh, sebuah kabupaten memiliki Perda terkait perempuan dan anak yang sangat lengkap, namun masih sedikit implementasi. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan mutu air bawah tanah dari lapisan pembawa air (aquifer) tertentu;. Peraturan Daerah sebagai salah satu bentuk Peraturan Perundang-Undangan merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. 14. e. Peraturan Daerah meliputi Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Dengan demikian, peraturan daerah dibuat oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah, dapat dibentuk dengan cukup mendasarkan pada UU 23/2014 sebagai UU yang memberikan atribusi kewenangan pembentukan peraturan daerah. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 7 -. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan. Keputusan. ”. 2. 2) Peraturan Daerah Kab/Kota dibentuk oleh DPRD Kab/Kota berdasarkan persetujuan bersama Walikota/Bupati. c. Siapakah yang berwenang untuk. kondisi riil saat perencanaan dibuat. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17). Karena itu,. [4] Pasal 100 ayat (1) huruf a UU 23/2014. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Demikian Renstra-OPD ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. b. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 2 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II. Sebagai informasi yang perlu Anda ketahui, Undang-undang No. go. Undang. Selain sebagai penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan daerah merupakan instrumen hukum yang dibuat oleh pemerintahan daerah. Berikut ini proses penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan. Perda Kabupaten atau Kota merupakan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat dan disusun oleh DPD Kabupaten atau Kota dengan persetujuan bersama Walikota atau Bupati. PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI REMBANG,. diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. UUD 1945, ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan pelaksana lainnya merupakan atau termasuk peraturan pusat. dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Peraturan Kebijakan Selain kebijakan yang bersifat terikat (gebonden beleids) berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti diuraikan diatas, pemerintah atau pejabat administrasiHal ini terjadi karena peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah tidak partisipatif artinya belum mampu mengcoveraspirasi semua lapisan masyarakat, sehingga ketika akan diberlakukan bertentangan dengan apa yang diinginkan masyarakat. Pasal 70. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 25 huruf c, Pasal 42 ayat. Peraturan daerah yang dibuat oleh kepala daerah kabupaten memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan ketertiban di wilayah kabupaten. Sebagai instrumen kebijakan. Sementara, Peraturan Walikota disebutkan. kabupaten/kota mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dilakukan oleh Gubernur, Menteri Dalam. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Perlu diingat, Peraturan Daerah dibuat oleh satuan pemerintahan yang mandiri (otonom) dengan lingkungan wewenang yang mandiri pula. kabupaten kulon progo . Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD. Pasal 8 (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis (1). Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 6/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan. 5. 2 DAFTAR ISI HALAMAN SAMPUL. 4151 Tahun 2001). Pasal 9 (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menjelaskan bahwa Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Sehubungan dengan telah diberlakukannya UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Desa sama sekali tidak disebutkan diundangkan di mana. Uraian. Karenanya, Perda secara langsung terintegrasi dari peraturan perundang-undangan di atasnya dan memiliki daya sentuh yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Peraturan daerah provinsi b. Ordonansi yang dibuat oleh Gubernur Jendral dengan persetujuan Voolksraad, yang mengatur mengenai pokok-pokok persoalan menyangkut Nederland Indie; dan b. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 112 Tahun 2020PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT Fahmi Afrizal Kaisupy1, Wahab Tuanaya2, Marno Wance3 Universitas Pattimura, Kota Ambon, Indonesia 1, 2, 3 Email: [email protected] Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran. Peraturan Bersama Kepala Daerah (PB KDH); dan d. 16. Penyusunan Properda didasarkan atas: (a) perintah perundang-undangan yang lebih tinggi; (b) rencana pembangunan daerah; (c) penyelenggaran otonomi daerah dan tugas. Lihat selengkapnyaPerencanaan. Perda Provinsi dibuat dengan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. penghalauan yang dilakukan petugas jika pelanggar tidak mengindahkan peringatan, setelah diberitahu secara lisan/tertulis;. Perda juga dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. ”. setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh Lembaga dan atau Pejabat Negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku28. Bupati adalah Bupati Buton Utara. Peraturan Presiden (Perpres) adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden. 21. Sementara secara teknis diatur lebih lanjut dalam peraturan. 4. HAS Natabaya (2006: 191) mengajukan dua usul untuk menyelesaikan dualisme itu. 000. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD. Materi perkuliahan pada pertemuan ini sangat penting sebagai landasan untuk memahami. PASURUAN NOMOR. Peratudan Daerah (Perda) Propinsi dan Peraturan Daerah (perda) Kabupaten. 000,00 (lima puluh juta rupiah). Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; dan . Pasal 8 Rancangan Peraturan Desa dibahas secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan. 23. 6. Proses. Qanun terdiri atas: Qanun Aceh, yang berlaku di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Peraturan Daerah Kabupaten merupakan wujud dari kebijakan kepala daerah yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Perda juga dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah: 1. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur; 2. Prosedur pembentukan produk hukum daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang: Membentuk Peraturan Daerah bersama-sama Bupati. membentuk Perda yang menjamin perlindungan hak asasi manusia,. Peraturan Daerah kabupaten/kota. 38. Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat dibuat oleh Badan Perwakilan Desa bersama dengan Kepala Desa. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 3. Peraturan daerah terdiri atas: 6. Perda termasuk dalam peraturan perundang. Kewenangan membuat Peraturan Pemerintah diberikan oleh UUD 1945 kepada presiden. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 7 UU 12/2011: (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Sementara itu Rancangan Undang-Undang (RUU) bisa dibuat oleh DPR, DPD atau Presiden. 23. Dalam sebuah kehidupan kenegaraan, peraturan perundang-undangan, seperti UUD 1945 hingga dengan peraturan daerah disusun oleh lembaga yang berwenang dengan proses penyusunan yang berbeda. 12. 7 Melihat 7 Bachrul Amiq, 2010, Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan. c. Peraturan bersama adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah. Lihat dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ; 11. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD. Qanun Aceh disahkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau disingkat Ketetapan MPR atau TAP MPR, adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan ( beschikking ). Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Definisi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 UU 12/2011 yaitu: “Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Perencanaan dan pengendalian. Sementara secara teknis diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota. 2. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PERATURAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARANGANYAR, Menimbang : a. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah. Pengajuan rancangan peraturan daerah dapat dilakukan oleh Pemerintah daerah dan. BUPATI PASURUAN,. Pasal 3 menentukan bahwa produk hukum daerah yang berbentuk peraturan terdiri dari : a. Peraturan Daerah (Pasal 18 ayat (6) UUD 1945) Peraturan Daerah adalah peraturan hukum atau keputusan hukum yang dibuat oleh Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di daerah. Raperda diajukan oleh Bupati atau atas prakarsa DPRD. (1) Peraturan Bersama Kepala Desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerjasama antar-Desa. dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. A. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Macam peraturan daerah meliputi: a. id di artikel berjudul Proses Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung. 5. Sebagai contoh, peraturan daerah tersebut dapat mengatur tentang. Ketidaksinkronan antara kedua UUPeraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran. undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. Naskah akademik dapat dibuat oleh BPHN atau tenaga perancang perundang-undangan dalam kementerian Hukum. yang dibuat, harus dapat dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup. 20. Rancangan Perda Kabupaten/Kota dapat diusulkan oleh DPRD Kabupaten/Kota atau bupati/walikota. Fungsi Peraturan Daerah. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya. Artinya Peraturan Daerah hanya sebagai salah satu bagian produk hukum yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang tidak. Secara eksplisit Pasal 1 ayat 7 ini menegaskan bahwa DPRD adalah lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membentuk Perda. 10. Keputusan Bupati / Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan SKPD;. Yang dimaksud daerah adalah daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Peraturan daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau peraturan daerah Kabupaten/kota.